Perlunya GIS dalam Bidang Peternakan

Geographic Information System (GIS) merupakan satuatu sistem untuk menangkap/ mengambil, menyimpan, pemeriksaan/analisis, dan menyajikan suatu data terkait dengan posisinya pada permukaan bumi. Pada beberapa bidang ilmu, seperti kelautan dan perikanan, pertanian, geologi, sipil, dll., GIS pada umumnya sudah menjadi ilmu yang lumrah dan penerapannya telah secara luas dimanfaatkan. Namun, pada bidang/ ilmu peternakan, khsusnya pada tingkat Strata 1 (sarjana), ilmu GIS belum ada dalam kurikulum pembelajaran, padahal ilmu juga diperlukan dalam pengukuran kapasitas atau daya tampung (Carrying capacity) wilayah untuk kebutuhan peternakan.

Pada Tahun 2012 silam, Kementerian Pertanian menerbitkan buku yang berjudul Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, yang tidak lain adalah lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Secara umum, publikasi & pertauran tersebut memberikan pedoman tentang pendekatan & teknik pengembangan kawasan untuk Tanamana Pangan, Hortukultura, Perkebunan, dan Peternakan. Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan (Dinas PKH), pada Tahun 2014 telah merespon Peraturan/ Perundang-undangan tersebut dengan Menyusun Masterplan Pengembangan Kawasan Peternakan Kawasan Provinsi sebagai tindak Lanjut dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional.

Peta Tutupan Lahan Padang Penggembalaan (savana) & Semak Belukar Sulsel, 2015

 Lebih lanjut pada Tahun 2014, Dinas PKH Sulsel melakukan kerjasama dengan Puslitbang Sumberdaya Alam LP2M Unhas untuk penyusunan ATLAS Potensi Padang Penggembalaan dan Potensi Pakan Provinsi Sulawesi Selatan. Atalas tersebut dilakukan dengan pendekatan commodity approach berbasis GIS. Melalui pemanfaatan Citra Satelit Landsar 8 (OLI) yang dirangkaikan dengan beberapa teknik konfirmasi lapangan, kegiatan ini telah mengidentifikasi sebaran Padang Penggembalaan (savana), dan lahan-lahan yang berpotensi menjadi padang penggembalaan dalam daerah. Alhasil, melalui Program Pengembangan Padang Penggembalaan Dirjenak Kementan RI TA 2015 dan TA 2016, di Sulsel kini sudah terdapat dua kawasan Penggembalaan, yaitu di Kabupaten Sidrap (TA 2015) dan di Kabupaten Pinrang (TA 2016).  Saat ini (2017), beberapa Kabupaten lainnya pun sedang merencanakan dan melaksanakan kegiatan Survei Identifikasi dan Desain (SID) kawasan penggembalaan.

Padang Penggembalaan Temmakkawatang, Pinrang

Padang Penggembalaan Teppo, Sidenreng Rappang

Dalam proses SID hingga pada tahap DED kawasan penggembalaan, hal yang paling pertama dilakukan adalah melakukan pemetaan kawasan. Peta awal yang dihasilkan adalah peta dasar kawasan yang memuat batas, koordinat dan luasan. Peta ini diperlukan untuk beberapa hal terkait dengan administrasi pemerintah, konfirmasi dengan peta RTRW Kabupaten (untuk memastikan kawasan adalah kawasan budidaya, bukan kawasan lindung), dan konfirmasi dengan peta Blok Pajak (PBB) untuk memastikan apakah kawasan yang akan dikembangkan berkepemilikan atau betul merupakan milik negara sepenuhnya. Rangkaian-rangkaian selanjutnya, antara lain pengambilan sampel tanah, hijauan, idetifikasi tutupan vegetasi, analisis kemiringan lahan & kontur, dan desain tataguna lahan.

Saya mengemukakan proses secara garis besar diatas untuk menggambarkan bahwa hampir 80% proses perencanaan pembangunan hingga pada tahapan implementasi pembangunan mengacu pada beberapa peta kawasan yang dibuat selama proses perencanaan. Sementara proses pemetaan-pemetaan dilakukan menggunakan ilmu GIS. Ilmu bukan hanya diperlukan untuk observasi potensi peternakan lahan/kawasan, namun juga diperlukan dalam perencanaan pengembangan infrastruktur, perencanaan pasar, bahkan hingga padapotensi sosial. 

Saat ini, GIS dan IT semakin sejalan beriringan dalam proses perencanaan pembangunan dan penyampaian informasi kepada publik. Sebagai contoh, dalam penetapan titik (lokasi) implementasi program/kegiatan pembangunan daerah yang sudah diwajibkan setiap tahunnya. Kita tentu berharap, bahwa kedepan ilmu GIS dapat menjadi salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa peternakan, karena terdapat banyak alumni Fakultas Peternakan yang lulus dari penelitian berbasis GIS dan atau bekerja dengan memanfaatkan GIS, namun mereka belajar secara autididak (bagi yang berkemauan), dari hasil diskusi ataupun googling yang banyak mengalami celah-celah kesalahan dalam proses pekerjaan mereka, karena mereka belum menguasai ilmu dasar GIS (secara mendalam) namun diperhadapkan dengan pekerjaan analisis GIS tingkat tinggi.